PENDAHULUAN
I.
Latar Belakang
Indonesia masih sangat tergantung pada bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumberenergi primer
untuk memenuhi kebutuhan energinya. Produk kilang minyak yang termasuk dalam jenis BBM yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah minyak tanah, minyak diesel, minyak
solar dan minyak bakar.Mengingat harga ke empat produk kilang minyak tersebut
masih disubsidi dalam jumlah yang besar dan diperlukan dalam suatu proses
produksi dan transportasi khususnya bagi kendaraan bermotor.Beberapa kenaikan
harga BBM telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir dan akan terus
berlanjut.
Kenaikan harga BBM itu terjadi akibat adanya pencabutan subsidi BBM oleh
pemerintah sehingga diadakan serangkaian perubahan
harga BBM sehingga nantinya harga BBM yang berlaku dipasaran domestik akan sama
dengan 100% harga BBM yang berlaku internasional atau dengan kata lain tidak
ada lagi subsidi BBM. Kenaikan harga BBM hampir dapat dipastikan selalu diikuti
oleh perubahan harga, baik itu untuk barang-barang kebutuhan
konsumen maupun pada jasa angkutan serta berbagai industri lainnya. Hal ini terjadi karena
kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh terhadap total biaya produksi suatu
produk.
Dampak dan Pengaruh Harga Kenaikan
BBM
Kenaikan
harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012 diperkirakan akan mempengaruhi
berbagai sektor ekonomi masyarakat. Mulai dari sektor pariwisata, harga obat
bahkan sampai ke sembilan bahan pokok (sembako).
NERACA
Kenaikan
harga BBM mulai 1 April dinilai akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam
negeri. Kenaikan bisa mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. “Kenaikan
BBM pasti berdampak terhadap pariwisata,” kata Sapta Nirwandar, Wakil Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Matta Fair, Kuala Lumpur, Malaysia.
Menurut
Sapta, jika harga BBM naik hukum ekonomi akan berlaku. Permintaan dan
persediaan akan terpengaruh. Agen perjalanan akan menaikkan biaya paket
tour. Kenaikan biaya pasti membuat perjalanan terlihat mahal. Untuk
itu, menurut Sapta, kementerian dan pihak terkait harus mencari cara agar dapat
mempertahankan atau menarik warga asing untuk datang. “Kami harus
memodifikasi supaya paket-paket liburan misalnya bisa tetap diminati. Jadi
harus cari jalan untuk bertahan,” katanya.
Rencana
kenaikan BBM ini, kata dia, memang tidak bisa dihindari lagi. Saat ini yang
bisa dilakukan adalah mencari solusi agar dapat mencapai target optimis
datangnya wisatawan asing ke Indonesia pada tahun ini, yaitu 8 juta orang.
“Yaitu dengan melihat komponen biaya dan efektivitas biaya tersebut,” ujarnya.
Dia
menyadari, kenaikan BBM dan ditambah kondisi perekonomian dunia yang sedang tak
menentu, orang berpikir berkali-kali untuk mengeluarkan uang terlalu besar di
Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata, rata-rata setiap wisatawan
asing dapat menghabiskan dana US$ 1.100 per kunjungan.
Dengan
kenaikan BBM, setidaknya dapat menambah rata-rata pengeluaran wisatawan asing
hingga 10 persen dibandingkan spending sebelumnya. “Mungkin ada reduksi, tetapi
kami berharap orang yang datang bisa bertambah. Kalau bertambah, pengurangan
pendapatan tadi bisa diimbangi dengan penambahan volume.”
Obat Naik 6 % sampai 9 %
Kementerian
Kesehatan
(Kemenkes) akhirnya menetapkan kenaikan harga obat sebesar 6 persen sampai 9
persen. Kenaikan ini diputuskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM). Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih
mengatakan, kenaikan harga obat ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim
evaluasi harga obat. Tahun 2012 ini paparnya, harga eceran tertinggi (HET) obat
generik ditetapkan sejak 23 Februari 2012.
“Penentuan
HET ini sudah melalui bermacam-macam pertimbangan. Di antaranya kemungkinan
pembatasan BBM bersubsidi, kenaikan bahan baku obat, kenaikan upah minimum regional
(UMR), dan sebagainya,” ungkap Endang.
Menurut
Endang, tim evaluasi harga obat yang terdiri dari LSM, organisasi profesi,
Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pakar ekonomi, pakar farmasi,
dan pakar kesehatan telah mempertimbangkan dari 498 obat, ada kenaikan harga
pada 170 jenis obat. Sedangkan harga pada 327 jenis obat, justru akan mengalami
penurunan. Dia mengungkapkan, hanya 34% dari seluruh jenis obat yang akan
mengalami kenaikan harga.
Dari
170 jenis obat yang HET-nya naik, 28 item di antaranya adalah sediaan injeksi
dengan rata-rata kenaikan per item sebesar Rp 343. “Di samping itu, sebanyak
123 jenis tablet dan kapsul naik rata-rata Rp 31. Lalu sebanyak delapan item
sirup juga rata-rata naik sebesar Rp30, dan tiga macam salep dengan rata-rata
kenaikan Rp 221. Dengan demikian, kenaikan harga obat tersebut berkisar 6
sampai 9 persen,” ungkapnya.
Endang
mengutarakan, kenaikan harga obat berbeda dengan kenaikan harga bahan pokok
lainnya di pasar, sebab untuk harga obat ada pengaturannya oleh pemerintah.
Selain itu, bagi para penduduk yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sebetulnya kenaikan ini
tidak akan mempengaruhi mereka karena sudah di-cover.
Dia
menjelaskan, HET obat sebenarnya ditetapkan setiap tahun. Ada beberapa obat
yang sudah berproduksi saat ini masih memakai harga lama. Meski demikian,
menurut dia untuk pijakan tahun depan akan mempertimbangkan kembali hal itu.
Biasanya ujarnya, yang akan mengusulkan penyesuaian harga obat adalah farmasi.
“Karena
pada umumnya produsen tidak memproduksi satu macam saja, maka bisa subsidi
silang. Contohnya, ada harga obat yang sekarang naik tapi sebenarnya jenis
tersebut belum naik dalam 2–3 tahun. Jadi, produsen bisa mengaturnya di situ,”
tuturnya.
Endang
menyatakan, Kemenkes telah memberikan HET dari setiap obat generik. Ini
dilakukan untuk mengontrol agar tidak ada kecurangan di lapangan ketika
pemerintah menetapkan HET. Permasalahannya, ujar Endang, ada obat-obat di luar
jenis obat generik yakni obat-obat bermerek yang hingga saat ini masih sukar
diatur.
Obat Terjangkau
Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menjamin, perusahaan produsen obat
milik BUMN tidak akan menaikkan harga obat. Justru pihaknya memberi instruksi
khusus kepada perusahaan obat BUMN untuk memproduksi obat yang terjangkau.
Dahlan mengungkapkan, tidak serta-merta kenaikan BBM itu bisa mempengaruhi
harga obat.
“Tidak
harus begitu.Sepanjang produsen obat itu milik BUMN, kita minta untuk tidak
menaikkan dulu sampai kemampuan masyarakat menjadi seimbang lagi,” ungkap
Dahlan. Bank Indonesia (BI) optimistis dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) bersubsidi terhadap kenaikan inflasi hanya beberapa bulan saja. Setelah
itu, angka inflasi akan lebih dipengaruhi banyak faktor.
“Hitungan
kita itu 4,4 % (inflasi) kalau enggak ada apa-apa. Kalau ada ya 6,8
sampai 7,1 persen. Sebenarnya kalau inflasi kita secara di luar yang diatur
harganya (administered price) itu rendah,” ungkap Gubernur BI Darmin
Nasution ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XI, Senayan, Jakarta. Menurutnya,
berdasarkan pengalaman masa lalu keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi,
pengaruhnya hanya beberapa bulan. “Setelah itu reda,” tambahnya.
Darmin
menambahkan, inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hanya tinggi beberapa
bulan. Setelah itu, inflasi kembali akan terjaga sehingga Bank Sentral
optimistis, inflasi tahunan akan berada di 6,8 sampai 7,1 persen. “Harus kita
perhatikan betul adalah jangan sampai kenaikan harga BBM lampaui kenaikan
inflasi seharusnya karena spekulasi,” lanjut dia.
Melihat
alasan inilah, BI, memutuskan untuk menahan BI rate di angka 5,75% bulan ini.
Adapun dampak ke lending rate (suku bunga kredit bank). Menurutnya, akan
disebabkan beberapa faktor di mana BI bisa ikut campur lewat operasi di pasar
sekunder. “Mungkin akan berdampak ke deposit rate juga, tetapi kita akan terus
koordinasikan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan akan kita lihat
respons pasar,” tandasnya.
Gelar Survei
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok menggelar survei ke sejumlah pasar
tradisional untuk memantau harga bahan pokok. Menjelang kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM), harga bahan pokok pun mulai merangkak naik.
Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan, dari
hasil pantauan rata-rata harga bahan pokok naik Rp 500 hingga Rp 1.000 per
kilogram (kg). Farah memastikan bahwa sektor perdagangan seperti Usaha Kecil
Menengah (UKM) akan terkena dampak kenaikan harga BBM, begitu pula industri
kreatif.
“Naiknya
tidak terlalu banyak, paling Rp 500 sampai Rp 1.000, intinya kalau pedagang dan
pelaku UKM bahan bakunya naik, pastinya ada dampaknya, kenaikan ongkos
transportasi, daya beli masyarakat turun,” katanya di Balaikota Depok. Farah
menjelaskan pihaknya menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk mengelar
operasi pasar. “Kita lihat situasinya, kalau OP dari pemerintah pusat,
instruksi ke seluruh kabupaten kota, kalau tinggi sekali kenaikannya baru akan
dilakukan,” jelasnya.
Kenaikan
harga bahan pokok, lanjut Farah, umumnya bukan karena menjelang kenaikan harga
BBM. Namun karena cuaca. “Cabai merah terkendala karena hujan, cuaca, sudah ada
kenaikan di minyak goreng, berkisarnya Rp 500-Rp 1.000, beras Rp 500, cabai,
telur sudah stabil lagi, untuk pendampingan industri kami membantu untuk
melakukan pameran,” tuturnya.
Di
kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Depok Farah Mulyati mengatakan harga beras rata-rata naik
dari Rp 7.400 hingga Rp 7.600, lalu gula dari Rp 11.000 hingga Rp 11.100 dan
minyak goreng dari Rp 11.000 sampai Rp 11.200.
“Cabai
merah dari Rp 20.700 sampai Rp 23.000, lalu cabai keriting dari Rp 20.400
hingga Rp 22.400, tapi intinya kalau stok aman,” kata Reni. Reni menjelaskan,
kenaikan harga gula pasir disebabkan karena terhambatnya transportasi.
Sementara kenaikan harga minyak goreng karena pengaruh kenaikan harga minyak
mentah. “Kalau harga beras karena musim panen raya sudah selesai,” tandas Reni.
Sementara
itu harga telur di tingkat pedagang eceran per kilogram kini sudah mencapai Rp 28.000.
Serta harga beras jenis IR 64 sudah berada di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 8.000
per kilogram.
PERTUMBUHAN
Apapun pertimbangan menaikkan harga
BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin, impliaksinya hanya satuya yaitu kenaikan
harga kebutuhan pokok. Menurut pemerintah, tak mungkin kas negara
terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi
terbengkalai. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,
tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp 43,8 triliun, infrastruktur Rp 125,6
triliun, bantuan sosial Rp 70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana
paling besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu belum termasuk subsidi listrik yang
berjumlah Rp 90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011
mencapai Rp 255 triliun. Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari
angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali.
Tahun
2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp 69 triliun
kemudian membesar menjadi Rp 82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana
anggaran subsidi Rp 96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni
Rp 165,2 triliun. Akibatnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur
dan pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih
sedikit. Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian
pada program infratsruktur, meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana
realisasinya.
Sedangkan
menurut Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi
kelompok miskin katanya “Subsidi untuk kaum miskin”. Padahal pengertian miskin
menurut BPS adalah mereka yang tak mungkin punya motor atau mobil, karena pendapatannya
hanya Rp 300 ribu (per bulan). Pengurangan subsidi BBM, menurut Enny bisa lebih
tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau
program pengentasan kemiskinan lain.
INFLASI
Pengamat
ekonomi Aviliani menyatakan, bahwa pemerintah harus mewaspadai risiko melambungnya
inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia memperkirakan, kenaikan
harga BBM pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan memicu tingkat inflasi nasional
menjadi 6,5 persen pada tahun ini. Menurut Aviliani jika kenaikan BBM
berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan bertambah sekitar 1
hingga 2 persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi sekitar 6,5 persen.
Badan
Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun 2011
mencapai 3,79 persen. Bank Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM dinaikan
pada kisaran Rp 500 hingga Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi lebih dari
5,5 persen. Diakui Aviliani, pemerintah tidak memiliki pilihan kecuali menaikan
harga BBM akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal itu terutama
setelah Iran menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak sempat
mencapai 115 dolar AS per barel. Inflasi akibat kenaikan harga BBM tidak akan
menimbulkan gejolak asalkan rupiah tetap pada kisaran RP 8.500 hingga Rp 9.000
per dolar AS. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat tetap tinggi. “Karena
kecenderungan masyarakat Indonesia ketika rupiah menguat, maka konsumsi akan
meningkat juga,” ujar Aviliani yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional
ini. Dengan tingkat konsumsi yang tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi
Indonesia juga akan tetap terjaga di kisaran 6 persen pada tahun ini. Sebabnya,
sekitar 64 persen angka pertumbuhan nasional ditopang dari konsumsi.
Kenaikan
harga BBM senilai Rp 2.000 per liter dari harga sekarang akan menghemat
anggaran subsidi sebesar Rp 26 triliun dengan inflasi tinggi. Aviliani melihat
guna menekan inflasi tersebut maka pelarangan penggunaan konsumsi BBM
bersubsidi khusus untuk mobil pribadi dinilai lebih kecil risiko inflasinya
dibanding kenaikan harga BBM untuk semua kendaraan. “Kalau untuk kenaikan harga
BBM, berat. Kenaikan harga akan mendorong inflasi dan berimbas pada masyarakat.
Paling signifikan adalah mobil pribadi tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi.
Inflasinya tidak akan sebesar kenaikan harga BBM, dan dana penghematannya lebih
besar,” ujar Aviliani.
Sementara
itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan pemerintah harus segera
menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya
harga minyak dunia. Dia menjelaskan, krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa
dan Amerika, serta ketengangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi
ekspor minyak Iran menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia.
“Kenaikan BBM Rp 1.500 per liter, akan menjadi kebijakan yang paling
realistis,” ujar Kurtubi. Kurtubi memperkirakan harga minyak dunia akan
menembus 120 dolar AS per barel untuk Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika
Selat Hortmutz ditutup akan mencapai 120 dolar AS hingga 130 dolar AS per
barel. “Harga ICP tidak akan berhenti di angka 120-130 dolar AS per barel,
meksipun Selat Hortmuzt tidak ditutup,” katanya. Jika harga BBM jadi dinaikkan,
Kurtubi mengingatkan agar pemerintah segera menyampaikan perubahan APBN-P
kepada DPR, mengingat UU APBN 2012 melarang kenaikan harga. PENGANGGURAN
Dampak
kenaikan harga bahan bakar ini terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan
istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp 6.000 per liter
maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga bahan bakar
itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang dan
jasa. Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan
masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan sangat mungkin
terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan
harga BBM.
Akibat
lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat
bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia. Dampak lebih lanjut
adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun.
Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka pengangguran. Dalam waktu
yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai
yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi
masyarakat, yang disebut BLSM. Program bantuan tersebut bersifat
konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat
memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru akan
menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat.
Beberapa
hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah agar kebijakan pemerintah
direspons positif atau good news dan dapat mengurangi protes serta demo mahasiswa
dan masyarakat, maka sebaiknya semua aktivitas pemerintah dikelola dan
dikomunikasikan kepada publik secara transparan, fairness, serta informasi
tersebut mudah diakses masyarakat luas. Jika masyarakat mengetahui dengan
jelas, fenomena riil penyebab kenaikan BBM ataupun kebijakan lain, masyarakat
akan mudah menerima serta menjalankan program-program pemerintah tersebut
dengan baik. Keterlibatan dan pengakuan akan keberadaan masyarakat dalam
kebijakan, akan meningkatkan komitmen dan kesungguhan masyarakat untuk
menjalankan semua program pemerintah. Bantuan langsung sementara masyarakat
sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, misalnya
mengoptimalkan pembangunan infrastruktur sehingga aktivitas ekonomi masyarakat
bisa meningkat lebih cepat dan menurunkan ekonomi biaya tinggi. Persoalan
kemacetan jalan harus secepatnya ditangani karena hal itu akan mendorong
meningkatnya biaya tinggi bagi masyarakat. Semua kebijakan pemerintah harus
konsisten dan berkesinambungan antara satu dan yang lain sehingga tidak
terkesan tambal sulam hingga mengecewakan dan menimbulkan persepsi negatif dari
masyarakat.
Kesimpulan :
Menurut
kami, Seharusnya kenaikan inflasi tidak perlu sampai 7 %, karena simpanan
anggaran pemerintah juga cukup besar jika BBM naik. Menaikkan BBM akan menambah
jumlah rakyat yang jatuh miskin, Kelompok masyarakat yang terpukul dengan
kenaikan harga BBM ini adalah masyarakat yang menghabiskan 70% pendapatannya
untuk makanan dan sekitar 15% untuk energi. Melihat
kondisi faktual seperti ini, maka subsidi BBM merupakan suatu keharusan sebagai
upaya negara memeratakan daya beli masyarakat.
Pemerintah seharusnya mencari solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan
pada kepentinan nasional, bukan kepentingan asing.
DAFTAR PUSTAKA
No comments:
Post a Comment